Banyak pihak mendesak pemerintah menunda penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) karena berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Harga perdana saham KS sebesar Rp850 per lembar merupakan lahan empuk bagi pengusaha-politikus menangguk dana politik dalam tempo singkat.
''Ada oknum partai politik bermain mengumpulkan dana menjelang Pemilu 2014. Indikasi itu terlihat mulai dari penentuan harga yang murah dan kemungkinan terkonsentrasinya pemilikan saham di satu kekuatan," kata Naldy Nazar Haroen, Ketua BUMN Watch, di Jakarta kemarin.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN bersikukuh mematok penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) KS sebesar Rp850 per lembar. PT KS berencana melepas 3,155 miliar saham baru (20%) ke publik sehingga meraup total dana sebesar Rp2,681 triliun.
Dalam IPO itu, PT KS menunjuk tiga penjamin emisi yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities.
BUMN Watch menduga ada dua kekuatan besar pemburu rente dari IPO KS itu. Pertama pihak yang akan 'menggoreng' saham KS agar harga melonjak setelah IPO. Kedua, pihak yang akan melepas ribuan lot saham di pasar sekunder begitu harga saham KS didongkrak si 'penggoreng'.
Kedua kekuatan itu, kata Naldy, berasal dari parpol tertentu yang juga pemain lama di pasar saham. Dengan begitu, diperoleh dana segar dalam jumlah besar. Seharusnya harga perdana saham KS bisa mencapai Rp1.500-Rp2.000 per lembar.
Karena itu, Naldy meminta agar penjualan saham PT KS dibatalkan atau ditunda.
Alasannya, saham sejumlah emiten yang kinerjanya tidak sebagus KS tetap diserbu investor, meskipun harganya lebih tinggi daripada IPO KS.
DPR juga gerah dengan IPO KS itu. Komisi XI DPR akan memanggil manajemen PT KS. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi (F-PD), PT KS sebagai salah satu BUMN andalan menawarkan harga saham perdana yang terlalu murah. Hal itu berbeda dengan Bank Mandiri dan Bank BNI yang melepas saham di kisaran Rp2.000-Rp3.000 per lembar.
Besarnya peminat pembelian saham PT KS tampak pada hari pertama masa penawaran yang dimulai kemarin. Di lokasi penawaran umum saham perdana PT KS di gedung Bank Mandiri, Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat, kemarin sejak pukul 08.30 WIB tampak antrean investor ritel.
Tim investigasi
Untuk mengakhiri kontroversi IPO KS, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar data mengenai proses IPO KS dibuka kepada publik. Bahkan jika perlu, dibentuk tim untuk menginvestigasi.
Kalau ada yang dicurigai, dibuka saja (dokumen IPO). Harus transparan. Bahkan kalau perlu, dilakukan investigasi oleh tim agar semua menjadi terang dan bersih dari permainan kotor, demikian kata Hatta di kantornya.
Hatta yang juga Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan ia hanya sebatas sebagai ketua tim privatisasi. (Yang menentukan) ini diprivatisasi atau tidak, tukasnya. Adapun penentuan harga saham sepenuhnya kewenangan pemegang saham, yakni Kementerian BUMN.
Sumber