JAKARTA - Sekjen PSSI Tri Goestoro yang sudah tiba di kantor PSSI sejak sekitar pukul 14.30 WIB untuk memenuhi panggilan Majelis Etik harus putar haluan. Sebab, pada pukul 16.30 WIB dia baru diberitahu pertemuan dengan Ketua Majelis Etik Todung Mulya Lubis ternyata di tempat lain.
Ketua Umum Djohar Arifin Husin kabarnya telah berada di tempat yang dirahasiakan itu bersama Todung. Uniknya, sebagai seorang Sekjen, dia baru diberitahu secara mendadak soal pindahnya tempat pertemuan dengan Majelis Etik.
Tri sendiri tak membeberkan di mana pertemuan dengan Majelis Etik tersebut. Dia juga enggan mengungkapkan secara jelas siapa yang memutuskan pertemuan dengan Majelis Etik itu dipindah.
"Ya, saya baru diberitahu kalau pertemuannya dipindah, bukan di PSSI. Saya nggak bisa kasih tahu tapi tempatnya di mana," ujar Tri di depan kantor PSSI, Rabu (7/12/2011).
"Yang memutuskan untuk dipindah? Ya bisa dianggap Majelis Etika yang memindahkan tempat pertemuannya. Saya juga belum tahu, kapasitas saya sebagai apa dipanggil Majelis Etik," ungkapnya.
Awalnya, pertemuan antara Ketum dan Sekjen PSSI memang direncanakan di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta pada hari ini (7/12/2011), namun menurut seorang sumber, pertemuan tersebut digelar di Hotel Crown, Jakarta.
Djohar dan Tri dipanggil oleh Majelis Etik atas laporan mereka tentang 4 anggota Exco yakni La Nyalla Matalitti, Toni Apriliani, Roberto Rhouw dan Erwin Dwi Budiawan yang mengirim surat ke AFC dan FIFA tentang adanya dugaan pelanggaran Statuta oleh PSSI terkait penentuan 24 klub untuk mengikuti Indonesia Super League (IPL) musim ini.
Selain itu, keempatnya dinilai sebagai inisiator terkait adanya pertemuan Pengprov di Surabaya tanggal 16 November 2011 yang dianggap salah satu bentuk provokasi atas penolakan kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin.
Atas sikap keempat anggota Exco tersebut, PSSI menilai mereka melanggar kode etik peraturan organisasi PSSI serta Statuta PSSI. Namun, dari pemanggilan yang dilakukan oleh Komite Etik, baru Roberto Rouw yang hadir memenuhi panggilan Komite Etik.